Pertamax Naik Diam-diam, YLKI Minta Pertamina Buka-bukaan

fin.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan perhatian serius terhadap keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, yang diumumkan tanpa pemberitahuan jauh hari kepada masyarakat.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menilai kebijakan tersebut memicu kebingungan di kalangan konsumen. Selain itu, dampaknya dinilai tidak hanya dirasakan pada pengeluaran masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi energi nasional.

Rio menjelaskan, pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi memang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti pergerakan harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Meski demikian, menurutnya setiap penyesuaian harga seharusnya tetap mengedepankan transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

"Sebagai produk yang digunakan secara luas dan berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga, perubahan harga seharusnya disampaikan secara lebih transparan dan memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk menyesuaikan keputusan ekonominya," katanya kepada wartawan, Rabu, 10 Juni 2026.

YLKI menilai keputusan yang diumumkan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara jelas sebelum kebijakan diberlakukan.

Karena itu, organisasi perlindungan konsumen tersebut meminta Pertamina bersama pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme serta komponen yang menjadi dasar perhitungan harga BBM agar publik dapat memahami alasan di balik kenaikan tersebut.

Selain aspek keterbukaan informasi, YLKI juga mengingatkan kemungkinan terjadinya perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga yang kini semakin jauh.

Menurut Rio, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memicu lonjakan permintaan BBM subsidi yang berpotensi menyebabkan antrean panjang hingga gangguan distribusi di sejumlah wilayah.

"Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan ini," ujarnya.

YLKI juga menyoroti dampak lanjutan yang lazim muncul setiap kali terjadi kenaikan harga BBM. Kenaikan biaya energi, kata dia, biasanya akan berpengaruh terhadap tarif transportasi, biaya distribusi barang, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.

Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak. Mereka tidak menerima subsidi BBM, namun harus menghadapi kenaikan biaya hidup akibat meningkatnya harga energi.

Atas dasar itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan dampak ekonomi yang mungkin muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Di sisi lain, YLKI menegaskan bahwa penyesuaian harga semestinya diikuti peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Aspek yang dimaksud meliputi kualitas BBM, keandalan distribusi, kemudahan akses, ketepatan takaran di SPBU, hingga mutu pelayanan secara keseluruhan.