Dony mengungkapkan bahwa selama ini terjadi praktik transaksi berlapis (layering transaction) yang sangat parah antara perusahaan induk, anak usaha, cucu, hingga cicit perusahaan. Pola birokrasi yang gemuk inilah yang memicu inefisiensi anggaran yang sangat besar.
“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.
Sebagai contoh nyata, pemerintah kini telah menyatukan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) ke dalam satu rantai bisnis yang terintegrasi. Lewat aksi merger ini, Danantara sukses memotong berbagai biaya transaksi internal dan meminimalisasi potensi kerugian akuntansi.
“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar 600–700 juta dolar AS dari hasil merger ini,” ujarnya.
Praktik birokrasi berbelit serupa juga mereka temukan di lingkungan Telkom Group. Selama ini, sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis anak perusahaan sebelum akhirnya dieksekusi, sehingga memicu pembengkakan biaya tambahan yang tidak perlu.
Dony optimis, apabila seluruh proses penyelarasan ini rampung dan jumlah entitas menyusut hingga menyisakan 254 perusahaan, Danantara akan langsung mengantongi penghematan instan sekitar Rp50 triliun. Menariknya, keuntungan ini bisa langsung didapat tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas dari pengelolaan perusahaan yang baru.
“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkasnya.