.png)
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi terbaru yang berpotensi memperluas penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.
Penyidik terus mendalami berbagai pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan program tersebut, termasuk dugaan mark up, konflik kepentingan, hingga pengadaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, tablet, televisi, hingga perlengkapan pendukung operasional lainnya.
Penyidik bahkan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara dan menguji kewajaran seluruh pengadaan yang dilakukan dalam program MBG.
Pengungkapan dugaan pengadaan CCTV dan sistem sidik jari senilai Rp300 miliar ini berpotensi menjadi pintu masuk baru bagi penyidik untuk memperluas pengusutan kasus.
Apabila terbukti bahwa pengadaan tersebut hanya tercatat di atas kertas tanpa realisasi di lapangan, maka nilai kerugian negara dalam kasus MBG berpotensi bertambah signifikan.
Namun demikian, seluruh informasi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum masih merupakan pernyataan sepihak yang perlu dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.
Kejaksaan Agung hingga kini masih terus mendalami berbagai fakta dan keterangan saksi guna mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tersebut.
Perkembangan terbaru ini semakin menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis masih jauh dari kata selesai. Publik pun kini menantikan hasil penyelidikan lanjutan untuk mengetahui apakah benar terjadi pengadaan fiktif bernilai ratusan miliar rupiah di lingkungan Badan Gizi Nasional. (*)
