Defisit APBN 2025 Jebol! DPR Bongkar Pendapatan Negara Anjlok, Rakyat Terancam Tanggung Bebannya

fin.co.id - Sejumlah fraksi di DPR RI memberikan perhatian serius terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencatat defisit lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan beban utang.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/7/2026). Para anggota dewan menilai bahwa pengelolaan fiskal ke depan harus dilakukan lebih hati-hati agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, mengungkapkan bahwa realisasi APBN 2025 menunjukkan pendapatan negara hanya mencapai sekitar 92 persen dari target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, realisasi belanja negara justru mencapai 94 persen dari pagu anggaran.

Menurut Didik, ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja tersebut menjadi penyebab utama membengkaknya defisit anggaran.

"Realisasi defisit anggaran mencapai 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, sedangkan besaran defisit 2,81 persen terhadap PDB, juga lebih besar dibandingkan dengan ditetapkannya dalam UU APBN 2025, yaitu 2,53 persen PDB," ujarnya dalam Rapat Paripurna.

Ia menilai pemerintah belum berhasil mengendalikan belanja negara agar sesuai dengan kemampuan penerimaan. Akibatnya, defisit anggaran melebar sekitar Rp54 triliun di atas target yang telah ditetapkan.

"Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," kata Didik.

Defisit APBN dan Beban Utang Jadi Sorotan

Pandangan senada disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati. Menurutnya, meningkatnya defisit APBN dan bertambahnya beban utang pemerintah merupakan peringatan bahwa tata kelola fiskal nasional perlu diperkuat.

Anis menjelaskan realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibanding target APBN sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Tak hanya itu, defisit keseimbangan primer juga mengalami kenaikan signifikan. Realisasinya mencapai Rp155,94 triliun, jauh melampaui target awal yang hanya sebesar Rp63,33 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas karena sebagian besar pembiayaan harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang dan kebutuhan belanja negara.

Penerimaan Negara Menurun dan Tax Ratio Melemah