Politik . 07/07/2026, 20:34 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
Selain menyoroti defisit, Anis juga mengkritisi capaian penerimaan negara sepanjang 2025.
Pendapatan negara hanya terealisasi sebesar Rp2.765 triliun atau sekitar 92,01 persen dari target APBN yang mencapai Rp3.005 triliun. Bahkan, angka tersebut turun sekitar Rp85,48 triliun atau sekitar 3 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Yang tak kalah menjadi perhatian adalah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang hanya mencapai 9,31 persen. Padahal dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan tax ratio sebesar 10,45 persen.
Menurut Anis, rendahnya tax ratio menunjukkan masih perlunya reformasi sistem perpajakan serta penguatan tata kelola penerimaan negara agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah.
"Menjadi sinyal penting dan mendesak akan perlunya penguatan dan peningkatan integritas tata kelola dan sistem penerimaan negara serta kelembagaan khususnya instansi terkait," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PAN Muhammad Hatta menekankan bahwa disiplin fiskal harus menjadi prioritas pemerintah. Ia mengingatkan agar pengendalian defisit dan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati demi menjaga kesehatan keuangan negara.
Menurut Hatta, pemerintah perlu lebih fokus meningkatkan penerimaan negara, menerapkan konsep spending better atau belanja yang lebih berkualitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien.
"Pengelolaan fiskal yang sehat bukan semata-mata tentang menutup defisit, melainkan juga mengenai upaya membangun fondasi perekonomian yang tangguh, mandiri, produktif, serta mampu menopang stabilitas nasional," katanya. (*)
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media