.png)
fin.co.id - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi peringatan mengenai tiga faktor yang menurutnya kerap menjadi penyebab runtuhnya sebuah rezim pemerintahan.
Dalam surat yang ditulis dengan tajuk "Tiga Sebab Jatuhnya Rezim", Denny mengatakan sejarah politik menunjukkan bahwa kekuasaan umumnya tidak runtuh hanya karena satu persoalan. Menurut dia, terdapat tiga alarm yang kerap muncul secara bersamaan, yakni krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta skandal pribadi yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik.
"Sejarah politik mengajarkan: kekuasaan jarang runtuh karena satu pukulan. Biasanya tiga alarm berbunyi bersamaan: krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta skandal privat yang menghancurkan kepercayaan. Ketiganya berbeda pintu, tetapi bermuara pada satu akibat: hilangnya legitimasi," tulis Denny.
Krisis Ekonomi Jadi Alarm Pertama
Denny menempatkan krisis ekonomi sebagai faktor pertama yang berpotensi melemahkan pemerintahan. Ia mengutip kajian Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman yang menyebut memburuknya kondisi ekonomi dapat mempersempit ruang gerak pemerintah sekaligus meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.
Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia saat krisis moneter 1998 yang menjadi salah satu pemicu runtuhnya Orde Baru.
Menurut Denny, kondisi nilai tukar rupiah saat ini juga perlu menjadi perhatian.
"Kini rupiah kembali bergerak di sekitar Rp18.000 per dolar AS, dan dapat terus merangkak naik. Nilai tukar memang bukan satu-satunya ukuran krisis, tetapi berpadu dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di semua lini, kepercayaan publik pastinya makin langka dan menghilang," tulisnya.
Soroti Korupsi dan Mafia di Berbagai Sektor
Pada poin kedua, Denny menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya menjadi akar berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara.
Ia menyebut praktik penyalahgunaan kewenangan telah berkembang dalam berbagai bentuk mafia, mulai dari mafia peradilan hingga mafia minyak, pajak, narkoba, tanah, dan jabatan.
"Akar masalahnya sudah saya tulis berulang-ulang: Ko-Rup-Si! Bukan sekadar pencurian uang negara, tetapi pembajakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, oligarki dan sang Haji," katanya.
Denny menilai sebuah rezim mulai kehilangan pijakan ketika praktik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sementara penegakan hukum dipersepsikan tidak adil.
"Sebuah rezim tidak selalu jatuh ketika korupsi pertama terjadi. Rezim mulai kehilangan pijakannya ketika korupsi dianggap biasa, penegakan hukum dinilai pilih kasih, dan kekuasaan melindungi korupsi orang-orangnya sendiri," tulis Denny.
Minta Dugaan Skandal Privat Dijawab Secara Serius
