Dokter Tifa Mengaku Tak Mau Lagi Bicara Soal Ijazah Jokowi, Kapok?

fin.co.id - Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa menyatakan tidak lagi akan membahas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di ruang publik. Ke depan, ia menegaskan pembahasan mengenai perkara tersebut hanya akan disampaikan dalam proses persidangan.

Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di media sosial dengan tajuk "Hijrah dari Kebisingan, Bukan Hijrah dari Kebenaran".

Dalam unggahannya, Dokter Tifa menyebut ada fase dalam kehidupan ketika seseorang memilih tidak lagi terus bertarung di ruang publik, melainkan menyampaikan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, kemudian melangkah dengan tenang.

Ia mengungkapkan perjalanan panjang yang diwarnai kontroversi, perdebatan, hingga proses hukum telah menempatkan dirinya di tengah polemik mengenai isu ijazah Presiden ke-7 RI.

Dokter Tifa juga menyinggung bahwa perkara tersebut kini telah bergulir ke pengadilan. Ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tuduhan mengenai ijazah tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk meninggalkan pembahasan isu ijazah bukan berarti mundur dari keyakinannya. Ia menyebut langkah itu merupakan keputusan yang disadari sepenuhnya.

"Pilihan hijrah dari isu ijazah bukanlah mundur, melainkan keputusan sadar bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan dengan keributan, tetapi cukup ditinggalkan sebagai jejak," tulis Dokter Tifa.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa sejarah akan mencatat mereka yang bersikap jujur, bukan mereka yang paling lantang menyuarakan pendapat.

Dokter Tifa kemudian meminta izin kepada para pengikutnya untuk meninggalkan pembahasan mengenai isu ijazah dan kembali fokus pada bidang yang selama ini menjadi perhatian utamanya.

"Izinkan saya untuk berhijrah dari isu ijazah dan kembali ke khittah," tulisnya.

Ia menegaskan bahwa mulai saat ini persoalan ijazah hanya akan dibahas dalam persidangan. Di luar itu, ia mengaku akan kembali menyuarakan berbagai isu lain yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti pengetahuan, kesehatan, kontroversi vaksin, ancaman pandemi, potensi Perang Dunia III, hingga gejolak sosial dan ekonomi. *