.png){kind=small}
Muzani Tegaskan Ekonomi Berkeadilan, Soroti SDA hingga Konflik Timur Tengah
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
fin.co.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Muzani, sistem ekonomi nasional tidak boleh sepenuhnya bergantung pada persaingan bebas yang berpotensi memperlemah kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan perbaikan tata kelola ekspor sumber daya alam dinilai menjadi langkah penting.
Muzani juga menyoroti kebijakan pemerintah membangun sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Hadirnya PT DSI ini sangat jelas: untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing atau praktik curang yang dilakukan di bawah tangan, serta memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global," ujar Muzani.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan lingkungan. Pengelolaan SDA, kata dia, harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
"Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi," tegasnya.
Soroti Konflik Timur Tengah
Dalam pidato yang sama, Muzani turut menyampaikan keprihatinan atas konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Ia menyerukan agar perang segera dihentikan dan kedaulatan setiap negara dihormati.
"Perang juga membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani," ucap Muzani.
Muzani menegaskan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas dan aktif. Menurutnya, tindakan agresi terhadap negara berdaulat tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Baca Juga
"Serangan terhadap negara yang berdaulat, tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara wajib dihormati. Tidak boleh ada negara mana pun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan belahan dunia lainnya," tegas Muzani.
Sementara mengenai persoalan Palestina, Muzani memastikan Indonesia tidak mengubah sikapnya. Indonesia, kata dia, tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan penuh sesuai amanat sejarah dan konstitusi.
Anisha Aprilia/Disway
