UNESCO Ungkap Krisis Pendidikan Afghanistan: 2,4 Juta Anak Perempuan Tak Bisa Sekolah

fin.co.id - Sebanyak 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan tidak mendapatkan akses ke pendidikan menengah selama lima tahun masa pemerintahan baru di negara tersebut. UNESCO menyebut Afghanistan masih menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang anak perempuan dan perempuan dewasa mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesempatan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan. UNESCO juga memperingatkan pembatasan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Afghanistan.

2,4 Juta Anak Perempuan Tak Bisa Mengakses Pendidikan Menengah

Menurut data UNESCO, larangan terhadap pendidikan perempuan di Afghanistan terus berlangsung selama lima tahun. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan menengah, sementara perempuan dewasa juga menghadapi pembatasan untuk mengakses pendidikan tinggi.

UNESCO mencatat perempuan di Afghanistan juga menghadapi pembatasan ketat dalam pekerjaan dan partisipasi di kehidupan masyarakat. Situasi tersebut membuat kesempatan perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan mengambil peran dalam berbagai bidang semakin terbatas.

"Perempuan juga dilarang menempuh pendidikan di universitas sejak 2022 dan terus menghadapi pembatasan ketat terkait pekerjaan serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hilangnya peluang-peluang ini telat menimbulkan dampak yang sangat luas," ungkap UNESCO dalam laporannya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Pembatasan tersebut membuat jutaan anak perempuan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menengah. Pada saat yang sama, perempuan dewasa juga kehilangan akses terhadap pendidikan tinggi serta kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Dampaknya Bisa Menekan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga

UNESCO memperkirakan pembatasan terhadap pendidikan dan pekerjaan perempuan dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Berkurangnya kesempatan perempuan untuk belajar dan bekerja berpotensi menekan jumlah tenaga kerja perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan perkiraan UNESCO, kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja perempuan. Selain itu, pembatasan tersebut juga berpotensi menghilangkan total pendapatan rumah tangga hingga sekitar 9,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp171,3 triliun.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan perempuan tidak hanya berkaitan dengan akses belajar. Ketika perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan, dampaknya juga dapat menjalar ke pendapatan keluarga serta kekuatan tenaga kerja di suatu negara.

UNESCO juga meyakini pengucilan pendidikan yang berlangsung dalam waktu panjang dapat meningkatkan risiko pernikahan dini. Karena itu, lembaga tersebut melihat pembatasan pendidikan sebagai bagian dari krisis yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan anak perempuan dan perempuan dewasa.

Krisis Pendidikan Tak Hanya Menimpa Anak Perempuan

Menurut UNESCO, persoalan pendidikan Afghanistan tidak berhenti pada pembatasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa. Lebih dari dua juta anak usia sekolah juga tidak mendapatkan pendidikan karena alasan yang tidak berkaitan dengan pembatasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa.

Kondisi tersebut semakin berat karena tingkat literasi penduduk Afghanistan masih sangat rendah. UNESCO mencatat lebih dari 90 persen anak berusia 10 tahun tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana.

Sementara itu, tingkat literasi Afghanistan hanya berada di kisaran 37 persen. Angka tersebut menunjukkan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara tersebut dalam meningkatkan kemampuan dasar membaca dan memahami teks.

UNESCO memperingatkan pembatasan pendidikan anak perempuan secara terus-menerus juga dapat mengurangi jumlah perempuan yang bekerja dalam profesi terampil. Sektor seperti pendidikan dan kesehatan menjadi bidang yang berpotensi kehilangan lebih banyak tenaga kerja perempuan.

Akibatnya, modal sumber daya manusia Afghanistan semakin lemah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan layanan dasar bagi penduduknya.

Dengan demikian, UNESCO menilai pembatasan pendidikan perempuan memberikan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar hilangnya kesempatan bersekolah. Jutaan anak perempuan kehilangan akses pendidikan, sementara pembatasan terhadap pekerjaan perempuan berpotensi memperlemah tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, serta kemampuan Afghanistan menyediakan layanan dasar.