Prabowo Tak Sebut IKN dalam Pidato Nota Keuangan, Basuki Jawab Santai

Mengapa IKN Tidak Disebut Prabowo?

Tidak disebutkannya IKN secara khusus dalam pidato Presiden dapat dipahami dari struktur penyampaian agenda fiskal pemerintah. Dalam pidatonya, Prabowo lebih banyak menyoroti agenda prioritas nasional yang memiliki cakupan luas.

Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Dalam konteks tersebut, IKN dapat menjadi salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang tetap berjalan tanpa harus menjadi agenda yang disebut secara terpisah.

Penjelasan Basuki juga memberikan sinyal bahwa OIKN masih mendapatkan dukungan terhadap pembangunan kawasan IKN.

Hal ini penting mengingat pembangunan ibu kota baru membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, kawasan permukiman, konektivitas, hingga fasilitas publik tidak dapat dibangun hanya dalam satu tahun anggaran.

Delapan Agenda Prioritas Prabowo pada 2026

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan delapan agenda prioritas pemerintah pada 2026. Kedelapan agenda tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga investasi dan perumahan.

Berikut rincian delapan agenda prioritas tersebut:

1. Ketahanan pangan

Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp53,3 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume mencapai 9,62 juta ton.

Anggaran sebesar Rp22,7 triliun juga disiapkan untuk mendukung Badan Urusan Logistik atau Bulog.

Program ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas strategis.

2. Ketahanan energi