Kejar Target Jadi Pusat Politik 2028, IKN Bakal Diguyur Rp257 Triliun, Dari Mana Sumbernya?

Pada tahap pertama, pemerintah memprioritaskan pembangunan konektivitas yang mendukung akses menuju kawasan investasi. Pekerjaan tersebut mencakup peningkatan jalan akses Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau.

Menurut Basuki, pembangunan tahap pertama tersebut telah rampung sepenuhnya.

“Pembangunan tahap pertama ini telah selesai 100%,” ujarnya.

Selanjutnya, pembangunan memasuki tahap kedua yang berlangsung pada 2025–2027.

Tahap ini diarahkan pada pembangunan sejumlah gedung lembaga negara, termasuk kompleks DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Selain gedung, pembangunan juga mencakup jalan kawasan serta berbagai infrastruktur pendukung.

Rata-rata progres konstruksi pada tahap kedua tersebut tercatat sekitar 13,6 persen.

Hunian ASN dan Lembaga Negara

Pembangunan tahap ketiga berlangsung pada periode 2026–2028. Fokusnya antara lain pembangunan hunian vertikal untuk personel lembaga legislatif, yudikatif, dan aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan penghuni kawasan.

Mulai dari jalan, sistem sanitasi, jaringan air minum, hingga penataan kawasan akan dikembangkan secara bertahap.

Infrastruktur dasar tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan IKN tidak hanya memiliki gedung pemerintahan, tetapi juga mampu berfungsi sebagai kota yang layak dihuni.

Pasalnya, target menjadikan IKN sebagai pusat politik pada 2028 membutuhkan kesiapan kawasan secara menyeluruh. Bukan sekadar membangun kantor pemerintahan, tetapi juga memastikan mobilitas, hunian, fasilitas publik, dan kebutuhan dasar dapat berjalan.

KPBU Jadi Sumber Dana Terbesar

Dari seluruh skema pembiayaan yang disiapkan, KPBU menjadi sumber pendanaan terbesar, yakni sekitar Rp134,22 triliun.