Pastikan Pengurusan Dokumen Gratis dan Dana Bantuan Tepat Sasaran, Kemendagri Kawal Pemulihan Gempa NTT

fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh bantuan dari Presiden Prabowo Subianto serta pelayanan administrasi kependudukan dijamin menjangkau seluruh zona terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Guna merealisasikan hal itu, kata dia, pihak kementerian menerjunkan personel khusus untuk memfasilitasi penggantian surat-surat penting warga yang rusak sekaligus mengawasi pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah setempat.

"Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pernyataan ini dipaparkan Tito seusai menghadiri agenda rapat evaluasi bencana bersama Presiden Prabowo di Markas Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia membeberkan bahwa jajaran Ditjen Dukcapil sudah berada di lapangan lantaran banyak korban yang kehilangan dokumen kependudukan akibat guncangan gempa.

Selain urusan KTP dan KK, Kemendagri menjalin kolaborasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk memproses ulang sertifikat tanah warga. Langkah serupa disepakati bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait pengurusan ulang dokumen berkendara.

"Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis," jelasnya diktip dari Antara.

Pada aspek anggaran, Kemendagri mengawal pengalokasian dana dukungan Presiden senilai Rp200 miliar. Konsentrasi dana tersebut terbagi menjadi Rp40 miliar untuk Pemprov NTT serta masing-masing Rp20 miliar bagi delapan pemerintah kabupaten terdampak, dengan prioritas utama pemenuhan bahan pokok pengungsi.

"Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik," katanya.

Mendagri turut meminta para bupati menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mempercepat pendataan klasifikasi kerusakan tempat tinggal warga. Basis data valid ini nantinya dipakai oleh BNPB dalam menyalurkan dana stimulan pemukiman.

"Yang (rusak) ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta, sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil (tidak terjadi gempa susulan), mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua," pungkasnya.