Anggaran MBG Beda Rp10 Triliun, Legislator PKB Minta BGN Hitung Ulang

fin.co.id - Selisih sekitar Rp10 triliun muncul dalam perhitungan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta kebutuhan anggaran tersebut dihitung kembali secara presisi dengan mengacu pada realisasi hari efektif.

Sorotan itu disampaikan Zainul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," tegas Zainul.

Perhitungan Anggaran MBG

Politisi Fraksi PKB tersebut memaparkan perhitungan jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun. Setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester, jumlahnya mencapai sekitar 205 hari.

Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, Zainul menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp222 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercantum sebesar Rp232,5 triliun.

Perbedaan antara kedua angka tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Karena itu, Zainul menilai alokasi tersebut perlu dijelaskan sekaligus dihitung kembali secara lebih akurat.

"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun," jelasnya.

Selisih Anggaran Bisa untuk Dapur 3T

Zainul menyebut hasil penghitungan ulang dapat menunjukkan adanya anggaran yang masih bisa dioptimalkan. Menurutnya, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini telah memasuki tahap seleksi.

"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," tegas Zainul.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menekankan perlunya pembenahan tata kelola agar program MBG dapat dirasakan secara merata. Ia menyebut keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan perencanaan serta penyalurannya berjalan tepat.

"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya.