94 Pengungsi NTT Meninggal, DPR Minta Pengungsian Diaudit

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah melakukan audit terhadap kondisi serta pengelolaan tempat pengungsian pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah BNPB mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada di lokasi pengungsian.

Charles menilai data tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan kondisi kesehatan dan pelayanan yang diterima para pengungsi selama berada di lokasi penampungan.

"Kita tentu sangat prihatin ya, kalau melalui apa yang disampaikan oleh BNPB artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri," kata Charles, Jumat, 18 September 2026.

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui secara lebih rinci kondisi di tempat pengungsian, termasuk persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak serta penanganan yang telah diberikan.

"Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri. Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa," ujarnya.

Charles mengatakan evaluasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan pengungsi terpenuhi. Ia menilai tempat pengungsian semestinya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal," ungkapnya.

Ia kemudian meminta pemerintah melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lokasi pengungsian.

"Saya berharap pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan juga pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pengungsian pada saat ini," tutur Charles.

Charles menekankan hasil evaluasi tidak hanya diperlukan untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran dalam menghadapi bencana berikutnya.

"Ketika terjadi bencana lagi, maka pemerintah sudah bisa lebih siap, bukan saja dalam menangani bencananya, tetapi bagaimana bisa mengelola tempat pengungsian dengan baik," katanya.

Ia berharap seluruh pengungsi memperoleh penanganan serta pelayanan kesehatan yang memadai selama berada di lokasi penampungan.

"Sehingga korban pengungsian yang mengungsi bisa ditangani dengan baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kematian seperti yang terjadi di NTT," pungkasnya.

Di sisi lain, BNPB menyebut data 94 warga yang meninggal saat berada di pengungsian telah melalui proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak. BNPB menyatakan mayoritas korban merupakan kelompok lanjut usia yang meninggal akibat komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya.

Karena itu, evaluasi terhadap layanan pengungsian tetap penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan kesehatan warga terdampak, khususnya kelompok rentan dan penderita penyakit kronis, dapat ditangani selama masa tanggap darurat.