KEHATI Soroti 4 Celah Kebijakan Iklim, Ajukan 7 Rekomendasi

fin.co.id – Yayasan KEHATI menilai kebijakan perubahan iklim di Indonesia perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh. Upaya menekan emisi dinilai harus berjalan beriringan dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta pemenuhan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

Pandangan tersebut dituangkan dalam policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia”. Kajian itu disusun KEHATI bersama peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA.

Dalam kajian tersebut, KEHATI menyoroti berbagai dampak perubahan iklim yang kini semakin nyata, seperti kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga berkurangnya keanekaragaman hayati.

Dampak tersebut dinilai tidak dirasakan secara merata. Masyarakat adat, kelompok miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya disebut menghadapi risiko yang lebih besar.

Situasi itu kemudian dikaitkan dengan persoalan keadilan iklim. Masyarakat yang memiliki kontribusi relatif kecil terhadap emisi karbon justru dapat menanggung dampak perubahan iklim yang lebih berat.

KEHATI juga menekankan adanya keterkaitan erat antara perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Ekosistem dan keanekaragaman hayati memiliki fungsi sebagai penyerap karbon alami. Sebaliknya, perubahan iklim dapat mempercepat degradasi ekosistem dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies.

Kerusakan ekosistem pada akhirnya berpotensi memperbesar dampak perubahan iklim sekaligus memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Empat Celah Kebijakan

Berdasarkan policy brief tersebut, KEHATI menemukan empat persoalan utama dalam kebijakan perubahan iklim nasional.

Pertama, fragmentasi tata kelola. Penanganan isu perubahan iklim dinilai belum berjalan secara merata di berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat adat dinilai perlu diperkuat.

Kedua, persoalan prioritas dan kesinambungan kebijakan. Kebijakan yang ada disebut masih lebih dominan mengarah pada mitigasi. Sementara itu, kebutuhan adaptasi masyarakat rentan, wilayah pesisir, hingga sektor pertanian lahan kering belum memperoleh perhatian dan pembiayaan yang sebanding.

Banjir, kekeringan, pergeseran musim tanam, dan intrusi air laut disebut telah membawa konsekuensi sosial maupun ekonomi. KEHATI juga menyoroti pelaksanaan climate budget tagging yang dinilai masih cenderung menitikberatkan pada program mitigasi.

Ketiga, kesenjangan keadilan sosial dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kelompok yang relatif sedikit menghasilkan emisi dapat mengalami dampak yang lebih besar. Di sisi lain, keanekaragaman hayati yang berperan dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim dinilai belum menjadi perhatian yang memadai.

Keempat, belum optimalnya sinkronisasi kebijakan iklim dengan agenda pembangunan. KEHATI melihat masih terdapat kebijakan pembangunan yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan serta emisi gas rumah kaca, termasuk pembangunan yang berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan.

Tujuh Rekomendasi KEHATI