Qodari: Perjuangan HUMANIKA Sejalan dengan Agenda Prabowo

fin.co.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M Qodari menyebut perjuangan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan memiliki kesamaan arah dengan agenda yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam peringatan 36 tahun Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Sabtu, 19 SEptember 2026. Acara tersebut mempertemukan sejumlah aktivis HUMANIKA dari berbagai generasi dan latar belakang profesi.

“Apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo betul-betul sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh HUMANIKA. Yaitu demokrasi, kemudian keadilan untuk masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Qodari.

Qodari yang juga merupakan anggota sekaligus aktivis HUMANIKA menilai organisasi tersebut berhasil mempertahankan regenerasi selama puluhan tahun. Menurut dia, keberlangsungan jaringan gerakan masyarakat sipil dalam rentang waktu panjang merupakan hal yang tidak banyak terjadi.

HUMANIKA didirikan pada 1990 oleh Bursah Zarnubi. Sejak awal berdiri, organisasi tersebut membawa isu kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Kini, para anggotanya berasal dari beragam profesi dan bidang pengabdian, termasuk jurnalis, pejabat pemerintahan, hakim, menteri hingga anggota DPR.

Qodari juga menyinggung pernyataan Bursah yang mengajak para aktivis HUMANIKA memberikan dukungan agar Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

“Tidak mengherankan tadi kita mendengar bahwa Pak Bursah mengatakan, mari kita dukung Pak Prabowo untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuh Qodari.

Sejumlah tokoh turut menghadiri peringatan 36 tahun HUMANIKA tersebut. Di antaranya pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sejumlah anggota DPR RI, serta aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya menjaga demokrasi yang lahir dari perjuangan Reformasi 1998. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo tetap mendapatkan pengawalan agar agenda demokrasi dapat terus diperkenalkan kepada generasi muda.

“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33,” kata Bursah. “Dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia (Presiden) berhasil,” katanya.

Bursah menghubungkan gagasan tersebut dengan kebijakan transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur prinsip perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Presiden Prabowo sendiri dalam sejumlah kesempatan juga menegaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Bursah mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor atau underinvoicing dan overinvoicing, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai kebijakan yang menurutnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga lah. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” imbuh Bursah.

“Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” tegasnya.