Aturan Baru! Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Tapi Ada Syaratnya
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa sekolah negeri pada prinsipnya diperbolehkan untuk menolak program MBG.
BGN menyebut terdapat satuan pendidikan yang berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memang menolak atau tidak menjadi penerima bantuan BOS.
Sekolah-sekolah dengan kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari 1.653 satuan pendidikan yang dikeluarkan dari kriteria sasaran penerima MBG.
Mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan disebut merupakan sekolah internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi tertentu, serta satuan pendidikan yang dianggap sudah mandiri secara finansial.
Karena itu, keterangan BGN tidak bisa diartikan sebagai aturan bahwa sekolah negeri yang menolak MBG otomatis kehilangan dana BOS.
Baca Juga
Justru, penjelasan yang disampaikan Sudaryono menunjukkan adanya sekolah yang sebelumnya memang sudah tidak menerima atau menolak BOS. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan ketika BGN menentukan sasaran program MBG.
Dengan kata lain, status BOS dan MBG memang berkaitan dalam penentuan sasaran, tetapi bukan berarti ada aturan otomatis berupa pencabutan BOS hanya karena sebuah sekolah menolak MBG.
BGN Keluarkan 1.653 Satuan Pendidikan dari Sasaran MBG
Dalam rapat bersama DPR, BGN juga mengungkapkan bahwa sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut BGN, sebagian besar satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang secara finansial sudah dinilai mandiri.
Selain itu, terdapat pula sekolah negeri dan swasta yang berdasarkan data Kemendikdasmen menolak bantuan BOS.
Baca Juga
Satuan pendidikan dengan karakteristik tersebut kemudian tidak menjadi sasaran program MBG.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat status negeri atau swasta dalam menentukan penerima MBG. Ada sejumlah kriteria yang ikut diperhitungkan, termasuk kondisi sekolah dan kebutuhan terhadap bantuan.
Sekolah Negeri Harus Satu Suara
Aturan mengenai keputusan bersama menjadi bagian penting dalam polemik sekolah negeri yang menolak MBG.
Jika sekolah negeri ingin menerima program tersebut, maka seluruh siswa menjadi bagian dari penerima. Sebaliknya, jika sekolah memilih menolak, maka keputusan itu berlaku bagi seluruh siswa.