Pemerintah Bentuk Tim Khusus Bahas Pendidikan Gratis di PTN

fin.co.id - Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana pendidikan gratis sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut akan membahas lebih rinci skema pembiayaan hingga tahapan penerapannya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto mengatakan tim khusus tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Menteri Sekneg, Pak Menteri Agama, dan lainnya, termasuk Menteri Keuangan," kata Brian usai rapat, Rabu, 23 September 2026.

Menurut Brian, pembentukan tim tersebut diharapkan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih terukur mengenai kebutuhan anggaran serta tahapan pelaksanaan program. Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu hingga satu bulan.

"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan simulasi mengenai kebutuhan pembiayaan dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Rabu, 23 September 2026. Simulasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kemungkinan penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

Kajian pembiayaan turut memperhitungkan sejumlah sumber pendapatan PTN. Di antaranya berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, hingga pendapatan dari program pascasarjana yang selama ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program sarjana.

Brian mengatakan hasil kajian tim khusus nantinya akan kembali disampaikan kepada Presiden. Perhitungan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah dan tahapan menuju pembebasan biaya kuliah di PTN.

"Angka-angka yang sudah kita hasilkan tentu akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN," ujar Brian.