Pemerintah Gelar Ratas Bahas Mitigasi Karhutla agar Tak Berulang

fin.co.id - Pemerintah mengagendakan rapat terbatas (ratas) untuk membahas langkah pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis, 24 September 2026. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari solusi agar persoalan karhutla tidak terus terjadi dari tahun ke tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan lintas sektor. Menurut dia, upaya mitigasi tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus dipersiapkan secara menyeluruh sejak tahap pencegahan.

"Hari ini rencana kita mau ratas mitigasi karhutla supaya tidak terus berulang setiap tahun. Semua sektor harus dimitigasi. Sedih kita kalau kejadian yang kita sudah tahu tapi terus berulang," kata Pras.

Rapat yang berlangsung di Istana tersebut juga akan melibatkan sejumlah ahli. Prasetyo menilai peningkatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengatakan langkah antisipasi perlu diperkuat karena kebakaran hutan dan lahan kerap berkaitan dengan aktivitas manusia. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari strategi pencegahan yang akan dibahas pemerintah.

"Rapat di Istana. Akan ada beberapa ahli-ahli yang dipanggil. Edukasi penting, karena semua kebakaran berasal dari ulah manusia," ujarnya.

Prasetyo juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masyarakat tidak menggunakan metode pembakaran ketika hendak membuka lahan. Pemerintah, kata dia, siap memberikan dukungan apabila warga membutuhkan alat berat untuk keperluan tersebut.

"Presiden sudah perintah juga, jika rakyat mau buka lahan, butuh alat berat, lebih baik lapor ke aparat, nanti dibantu, dan kita siapkan anggaran khusus. Intinya jangan buka lahan dengan bakar-bakar, kerugian kita lebih besar," ungkapnya.

Selain menyediakan dukungan berupa peralatan, pemerintah berencana memperluas edukasi mengenai pencegahan karhutla melalui dunia pendidikan. Sebelumnya, pemerintah telah meminta agar materi terkait pencegahan kebakaran lahan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal.

Upaya tersebut juga akan diperluas melalui pendidikan agama sejak usia dini. Pemerintah menilai berbagai jalur edukasi perlu dimanfaatkan untuk membangun kesadaran mengenai bahaya dan dampak karhutla.

"Kemarin sudah kita minta masuk ke kurikulum mulok. Kita minta masuk juga ke pendidikan agama sejak dini. Segala cara harus ditempuh," ujarnya.

Sementara dari sisi penanganan di lapangan, pemerintah turut mempersiapkan tambahan sarana dan prasarana untuk menghadapi karhutla. Prasetyo menyebut sejumlah pesawat dan perlengkapan pemadam kebakaran telah dipesan sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanggulangan bencana.

"Sebenarnya kita ini sudah pesan pesawat-pesawat model Beriev dan peralatan fire fighting," ujar dia.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengadaan sekitar 2.000 unit truk pemadam kebakaran. Menurut Prasetyo, armada tersebut kini menjadi salah satu fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan karhutla.

"Untung tahun lalu kita sudah nekat beli truk pemadam kebakaran sekitar 2.000 unit dan terbukti sekarang banyak dan dibutuhkan," pungkasnya.