.png){kind=small}
PM Solomon Singgung HAM Papua di PBB, DPR Murka: Jangan Ciptakan Disinformasi
Wale dalam pidatonya di New York menyinggung laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di West Papua. Ia menyatakan laporan tersebut tidak seharusnya diabaikan dan menyerukan adanya verifikasi independen.
fin.co.id - Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale mengenai Papua Barat dalam Sidang Umum PBB ke-81 menuai respons dari DPR RI.
Wale dalam pidatonya di New York menyinggung laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di West Papua. Ia menyatakan laporan tersebut tidak seharusnya diabaikan dan menyerukan adanya verifikasi independen.
Wale juga kembali mendorong Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Wale dalam pernyataannya juga menegaskan penghormatan Kepulauan Solomon terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia serta menyebut Indonesia sebagai negara sahabat.
Baca Juga
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Ia menilai narasi yang disampaikan PM Kepulauan Solomon mengenai Papua cenderung bias dan menyudutkan Indonesia.
“Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 26 September 2026.
DPR Soroti Pernyataan PM Solomon
Sukamta menilai perhatian pemerintah Kepulauan Solomon terhadap persoalan Papua perlu disampaikan berdasarkan informasi yang utuh dan terverifikasi.
Ia juga mempertanyakan sikap yang menurutnya berulang kali mengangkat persoalan Papua dalam forum internasional.
“Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” ujarnya.
Baca Juga
Menurut Sukamta, isu HAM di Papua tidak semestinya dipisahkan dari persoalan keamanan dan kondisi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Ia menyebut masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan anak-anak, juga menghadapi dampak kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok yang disebut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Karena itu, ia meminta negara-negara di kawasan Pasifik ikut mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif.
Sukamta Minta Solomon Hormati Kedaulatan Indonesia
Sukamta juga meminta Kepulauan Solomon tetap menghormati prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara lain dalam menyampaikan sikap mengenai persoalan domestik Indonesia.
