.png){kind=small}
PM Solomon Singgung HAM Papua di PBB, DPR Murka: Jangan Ciptakan Disinformasi
Wale dalam pidatonya di New York menyinggung laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di West Papua. Ia menyatakan laporan tersebut tidak seharusnya diabaikan dan menyerukan adanya verifikasi independen.
Sukamta menilai terdapat kesenjangan informasi mengenai Papua yang perlu dijembatani melalui dialog serta pertukaran informasi secara langsung.
Ia mengatakan perhatian Kepulauan Solomon terhadap Papua sebagai bagian dari rumpun Melanesia merupakan hal yang dapat dipahami. Namun, menurutnya, kepedulian tersebut perlu dibangun berdasarkan data lapangan yang berimbang dan terverifikasi.
Karena itu, Komisi I DPR RI membuka peluang dialog dengan parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon.
Melalui diplomasi parlemen, DPR siap membahas secara langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, serta pelaksanaan perlindungan HAM di Papua.
Baca Juga
Di tengah perbedaan pandangan mengenai Papua tersebut, Sukamta menegaskan Komisi I DPR RI akan tetap mengawal kedaulatan wilayah Indonesia sekaligus mendorong pemenuhan hak pembangunan masyarakat Papua.
Sementara itu, pemerintah Kepulauan Solomon dalam informasi resminya menjelaskan bahwa agenda PM Matthew Wale di Sidang Umum PBB juga mencakup isu perubahan iklim, pembangunan, pembiayaan, kesehatan, pendidikan, dan kepentingan negara-negara kepulauan Pasifik. *
