Sidang MK Bikin Moral dan Etika Jabatan Wapres Gibran Runtuh, Kata Guru Besar Unair

Henri  mempertanyakan respons publik terhadap persoalan yang menurutnya terungkap dalam persidangan MK.

Ia menggunakan istilah "pasal selundupan" untuk menggambarkan ketentuan yang menurut pandangannya memberikan jalan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

"Memprihatinkannya setelah ketahuan ada pasal selundupan di PKPU untuk memuluskan calon yang “Tidak Punya Ijazah” boleh Jadi Presiden atau Wakil Presiden, ternyata rakyat Indonesia, politisi, para hakim dan para akademisi tetap anteng. Tetap tenang, tetap tidak sabar, dan bahkan seolah tidak terkejut. Atau malah mungkin menganggap hal seperti itu biasa dalam politik di negeri ini" ujarnya.

Pada bagian akhir tulisannya, Henri mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi demokrasi dan etika kehidupan berbangsa.

Ia mempertanyakan apakah masih ada harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan demokrasi.

"Maka tidak tahu lagi, apakah masih ada harapan bagi bangsa dan negara ini bisa menjadi bangsa besar dan beradab, bangsa yang menjunjung tinggi etika, kejujuran dan demokrasi? Terus terang saya kok jadi makin ragu" pungkasnya.

Sementara itu, perkara terkait syarat pendidikan Gibran masih berada dalam proses persidangan di MK. Para pemohon meminta MK menguji keabsahan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024, sedangkan KPU mempersoalkan kewenangan MK dan menyatakan dokumen persyaratan Gibran telah diverifikasi. MK belum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. *