Kasus Influenza Meningkat, Komisi IX DPR Desak Pemerintah Perkuat Edukasi dan Surveilans

fin.co.id - Sebanyak 184 kasus influenza A(H3N2) subclade K telah terdeteksi di 20 provinsi sejak 2025 hingga minggu ke-36 tahun 2026. Di tengah temuan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat edukasi publik agar masyarakat memahami situasi influenza tanpa menimbulkan kepanikan.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menunjukkan peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, proporsi positif influenza dalam surveilans nasional tercatat sekitar 56 persen.

“Peningkatan kasus tentu perlu menjadi perhatian, tetapi masyarakat tidak perlu panik. Yang harus diperkuat adalah kewaspadaan, surveilans, kesiapan fasilitas kesehatan, dan komunikasi publik yang konsisten,” ujar Netty dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Netty, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat sistem surveilans, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Langkah tersebut, menurutnya, perlu berjalan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Anak Usia Dini Jadi Perhatian

Kelompok anak menjadi salah satu perhatian Netty dalam peningkatan aktivitas influenza. Berdasarkan laporan Kemenkes, sekitar 39 persen kasus influenza yang terdeteksi pada periode tersebut berasal dari kelompok usia 0–4 tahun.

“Anak usia dini harus menjadi perhatian khusus karena proporsi temuan kasusnya cukup tinggi. Edukasi kepada orang tua mengenai pengenalan gejala awal, kapan harus membawa anak ke fasilitas kesehatan, serta pembiasaan pola hidup bersih dan etika batuk harus makin digencarkan,” jelas Legislator Fraksi PKS itu.

Selain edukasi mengenai gejala dan pencegahan, Netty meminta pemerintah menyampaikan informasi terkait influenza A(H3N2) subclade K secara transparan dan mudah dipahami. Ia menilai penggunaan istilah teknis perlu disertai penjelasan yang sederhana agar masyarakat tidak salah memahami situasi.

“Jangan sampai istilah-istilah teknis justru membuat masyarakat salah memahami situasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang sederhana, berbasis data, dan mudah dipahami publik,” ungkapnya.

Warga Diimbau Tak Borong Obat Antivirus

Netty juga mengapresiasi imbauan Kemenkes agar masyarakat tidak melakukan panic buying obat antivirus, seperti oseltamivir. Ia menekankan penggunaan obat harus sesuai indikasi medis dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

“Jangan sampai kekhawatiran masyarakat justru mendorong aksi borong obat atau konsumsi mandiri tanpa pemeriksaan dokter. Pengobatan harus selalu mengikuti indikasi dan rekomendasi tenaga kesehatan,” tegas Netty.

Selanjutnya, Netty mendorong pemerintah memastikan penguatan deteksi dini, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dan edukasi publik berjalan secara bersinergi. Sistem surveilans yang kuat, menurutnya, diperlukan agar perubahan pola influenza dapat terdeteksi lebih cepat dan fasilitas kesehatan mampu merespons apabila terjadi peningkatan kebutuhan layanan.

“Komisi IX terus mendorong penguatan sistem surveilans agar pemerintah mampu mendeteksi perubahan pola influenza lebih cepat dan faskes siap merespons lonjakan kebutuhan layanan. Kewaspadaan harus meningkat, tetapi kepanikan jangan sampai terjadi,” pungkasnya.