Cak Imin Gandeng 23 Kawasan Industri untuk Buka Peluang Kerja bagi Warga Miskin

fin.co.id - Pemerintah mendorong kawasan industri berperan lebih aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan membuka akses kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Upaya ini diarahkan agar pertumbuhan industri turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga yang membutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, keterlibatan dunia industri menjadi bagian dari pendekatan baru pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin setelah menggelar rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan perwakilan 23 kawasan industri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.

“Dengan model pendekatan baru penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, kita ingin kawasan-kawasan industri berkolaborasi, bergotong royong, dan memiliki standar yang baik dalam melaksanakan model-model pemberdayaan,” kata Cak imin.

Menurut Muhaimin, kawasan industri memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan usaha masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan mencakup pelatihan keterampilan, program padat karya produktif, serta kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memetakan kelompok masyarakat miskin yang tinggal di sekitar kawasan industri dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan sasaran penerima manfaat dan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Radius tertentu dari kawasan industri itu bisa kita ketahui melalui DTSEN. Ada kantong-kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi melalui kolaborasi di sekitar kawasan industri,” katanya.

Melalui pemetaan tersebut, masyarakat miskin dapat diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, program pemberdayaan diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

Muhaimin turut mendorong kawasan industri menjalin kerja sama dengan UMKM untuk memperluas kesempatan berusaha sekaligus memperkuat rantai pasok industri. Pengalaman sejumlah kawasan industri dalam mengembangkan pendidikan vokasi, termasuk sekolah berstandar internasional, juga dinilai bisa menjadi referensi bagi wilayah lain.

“Padat karya produktif bisa kita lakukan, kolaborasi untuk UMKM untuk mendorong kelas menengah baru, lalu tentu saja orang miskin kita latih untuk siap kerja,” tambahnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Muhaimin meminta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memimpin koordinasi pengembangan kolaborasi bersama kawasan industri.

Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pemerintah berharap keterlibatan sektor industri dapat memperluas kesempatan kerja, menekan pengangguran, serta membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.