Jokowi Sebut Isu Ijazah Gibran Ditunggangi Operasi Politik untuk Jatuhkan Reputasi

fin.co.id - Presiden Ketujuh RI Joko Widodo menilai polemik ijazah yang menyeret putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak lepas dari dugaan operasi politik. Ia menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan isu tersebut sehingga kembali menjadi sorotan publik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026. Menurut dia, polemik ijazah tersebut kembali mencuat karena adanya pihak yang menunggangi persoalan itu.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi.

Jokowi menduga isu ijazah sengaja diangkat untuk menjatuhkan reputasi politik dirinya maupun Gibran. Ia menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan serangan terhadap citra politik seseorang.

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.

Saat ditanya mengenai sasaran dari dugaan operasi politik tersebut, Jokowi menyebut dirinya dan Gibran sama-sama berpotensi menjadi target.

"Ya dua-duanya bisa," kata dia.

Meski menuding adanya operasi politik, Jokowi mengaku tidak terlalu terganggu dengan berbagai tudingan yang diarahkan kepada keluarganya. Ia menyatakan tidak ingin terlalu mempersoalkan polemik yang terus bergulir.

"Buat saya ya biasa saja," kata dia.

Selain persoalan ijazah, Jokowi turut menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang belum secara tegas menyatakan dukungan kepada Gibran untuk kembali menjabat sebagai wakil presiden pada Pemilu 2029.

Sikap ketiga partai tersebut menjadi sorotan karena mereka telah menyatakan dukungan secara tegas kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai dukungan politik sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing partai. Ia menyebut pihak lain perlu menghormati sikap politik yang diambil setiap partai.

"Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai," kata dia.

Jokowi menegaskan tidak ingin mencampuri keputusan internal partai politik, termasuk dalam menentukan arah dukungan untuk menghadapi kontestasi Pemilu 2029.