Komisi IV DPR Desak Negara Pemilik Konsesi Ikut Tanggung Jawab atas Karhutla

“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.

Selain penanganan darurat, Daniel menilai luasnya dampak karhutla menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan usaha di Indonesia. Ia meminta negara-negara tersebut berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai peran serta ketentuan yang berlaku.

"Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab," tegasnya.

Daniel menambahkan, upaya mengatasi karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api dan penanganan warga terdampak. Pemulihan lingkungan serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi juga harus menjadi prioritas.

Dalam hal ini, ia menyambut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Daniel berharap badan tersebut segera bekerja untuk mempercepat pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan.

Ia menyampaikan tiga prioritas yang perlu dikerjakan BPGMN, yakni memperbaiki kanal gambut yang rusak, memulihkan lahan gambut yang rusak dan mengering, serta melibatkan masyarakat sekitar dalam program pelestarian ekosistem.

Daniel menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sedangkan hampir 60 persen lahan gambut juga berada dalam kondisi rusak. Ia turut menyoroti kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman, sehingga membutuhkan penanganan serius untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.