.png){kind=small}
Golkar Dukung Arah Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sarmuji: Rakyat Jadi Subjek Pembangunan
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menilai dua tahun Prabowo-Gibran menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan melalui berbagai program pemerintah.
fin.co.id - Berbagai program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat menjadi gambaran perubahan arah pembangunan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pemerintah kini menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, terutama melalui kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah.
Sarmuji menyebut perubahan tersebut sebagai pergeseran paradigma pembangunan. Menurut dia, kepemimpinan Prabowo-Gibran mulai menerapkan ekonomi konstitusi dengan menjadikan masyarakat sebagai orientasi sekaligus subjek pembangunan.
“Ada pergeseran paradigma pembangunan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Presiden sedang menerapkan ekonomi konstitusi dalam pengertian yang sebenarnya, di mana rakyat banyak menjadi orientasi sekaligus subjek pembangunan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Baca Juga
Ia menilai, berbagai kebijakan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat, khususnya warga kecil. Program-program tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hingga perluasan akses terhadap layanan publik.
“Kalau kita perhatikan secara saksama, seluruh program pemerintah hari ini dimaksudkan agar rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi lebih berdaya,” ujarnya.
Program Pemerintah Menyasar Kebutuhan Dasar Masyarakat
Sarmuji mencontohkan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Pemerintah juga menjalankan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan MBG telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat hingga Mei 2026. Sementara itu, CKG telah melayani lebih dari 73 juta warga hingga Juli 2026.
Adapun Sekolah Rakyat telah beroperasi di sedikitnya 166 titik. Program ini melayani anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca Juga
Di sektor pertanian, Sarmuji menyoroti penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan pencapaian swasembada beras yang diumumkan pemerintah.
Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras tanpa impor beras medium. Pada pertengahan 2026, stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Selain pangan, pemerintah mempercepat program listrik desa untuk memperluas akses energi. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum teraliri listrik dapat menikmati layanan tersebut paling lambat pada 2029 hingga 2030.
Sarmuji Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Cepat
Meski menilai arah pembangunan mulai berubah, Sarmuji mengakui tidak semua pihak langsung menerima langkah pemerintah. Menurut dia, sebagian masyarakat masih meragukan kebijakan yang berjalan, meskipun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
