Pemerintah Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Desember 2026, Perusahaan Merugi Jadi Sasaran

fin.co.id - Pemerintah menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang ditutup mencapai 700 perusahaan hingga Desember 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penataan perusahaan pelat merah, terutama yang tidak efisien, terus merugi, hingga diduga memanipulasi laporan keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia mengatakan, pemerintah telah menjalankan konsolidasi dan penutupan sejumlah BUMN sejak masa pemerintahannya, dengan jumlah perusahaan yang tersisa kini jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

"Dari seribu BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 360, 364 ya sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup," ujar Prabowo.

BUMN Tidak Efisien dan Merugi Jadi Sasaran Penataan

Prabowo menjelaskan, pemerintah memusatkan pengelolaan pada BUMN yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perusahaan yang tidak efisien, mengalami kerugian, atau membuat laporan keuangan palsu menjadi sasaran pembenahan.

"Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," katanya.

Menurut Prabowo, proses konsolidasi tersebut berhasil dijalankan dalam kurun waktu dua tahun sejak pemerintahannya. Penataan itu bertujuan memperbaiki pengelolaan perusahaan negara agar lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi negara maupun masyarakat.

Prabowo Sebut Keuntungan Sejumlah BUMN Meningkat

Prabowo juga menyatakan pembenahan perusahaan pelat merah mulai memperlihatkan hasil. Sejumlah BUMN yang sebelumnya tidak mampu membukukan keuntungan kini mencatatkan laba, bahkan mengalami peningkatan keuntungan hingga ratusan persen.

"Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi," katanya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan efisiensi BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus melakukan pembenahan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.