Ekonomi Kreatif Jakarta Sumbang Rp410 Triliun, Pestapora hingga Jakarta Fair Dongkrak Perputaran Uang

fin.co.id – Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang perekonomian DKI Jakarta dengan kontribusi sekitar Rp410 triliun atau hampir 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai potensi tersebut perlu terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan Pramono saat menjadi pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 pada sesi bertema Jakarta Global City: Home for the Creative. Acara tersebut berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober 2026.

“Ekonomi kreatif di Jakarta memberikan kontribusi cukup besar, hampir 11 persen, dengan nilai kurang lebih Rp410 triliun. Berbagai kegiatan ekonomi kreatif juga secara signifikan memberikan kontribusi bagi perekonomian Jakarta,” ujar Pramono.

Menurutnya, berbagai acara kreatif, hiburan, dan festival berskala internasional turut menggerakkan roda perekonomian ibu kota. Kegiatan tersebut tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga mendorong aktivitas usaha di berbagai sektor pendukung.

Pramono mencontohkan festival musik Pestapora dan konser The Weeknd yang disebut menghasilkan perputaran ekonomi hampir Rp250 miliar dalam satu akhir pekan.

Sementara itu, Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi sekitar Rp8,2 triliun dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Adapun Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi sekitar Rp26,8 triliun.

Besarnya aktivitas ekonomi tersebut, kata Pramono, perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem kreatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga masyarakat di sekitar lokasi kegiatan diharapkan ikut memperoleh dampak positif.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, sebagaimana diubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026. Insentif ini diarahkan untuk mendukung perkembangan industri dan produsen film nasional.

Selain insentif pajak, Pemprov DKI Jakarta memperkuat peran Jakarta Film Commission melalui layanan Filming in Jakarta. Layanan tersebut ditujukan untuk mempermudah proses perizinan dan memenuhi kebutuhan produksi film di ibu kota.

Fasilitas Jakarta Creative Hub juga terus dikembangkan sebagai wadah pelatihan, kolaborasi, dan pengembangan usaha di bidang kreatif. Sementara itu, penataan kawasan Blok M diarahkan untuk mempertemukan komunitas kreatif, pelaku usaha lokal, dan pengguna transportasi publik dalam satu kawasan yang saling terhubung.

“Kami mendorong Jakarta menjadi hub baru bagi ekonomi kreatif di semua elemen. Karena itu, setiap minggunya Jakarta selalu ada event besar. Itu bisa terjadi karena kita memberikan support sepenuhnya,” ungkap Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan WCCE 2026. Forum tersebut melibatkan lebih dari 6.100 peserta dari lebih dari 80 negara.

Teuku Riefky juga menyoroti lahirnya dokumen Jakarta Vision, yang merupakan hasil pertemuan tingkat menteri dengan keterlibatan 38 kepala delegasi. Dokumen tersebut memuat aspirasi bersama untuk memperjuangkan kepentingan pelaku ekonomi kreatif di tingkat internasional.

“Dokumen tersebut akan dibawa ke PBB. Itu juga aspirasi dari para kreator kita, termasuk pelaku ekonomi kreatif di Jakarta, terkait fairness terhadap bagi hasil di platform-platform digital, hadirnya AI, kemudian juga akses pendanaan dan akses pasar,” ujar Teuku Riefky.