Aceh Barat Selatan Ingin Jadi Provinsi Sendiri, 120 Ribu Warga Dukung Pemekaran

fin.co.id — Ketimpangan pembangunan dan jauhnya akses menuju ibu kota provinsi menjadi alasan yang disampaikan Komite Percepatan Persiapan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru.

Hingga kini, sebanyak 120.000 warga di enam kabupaten wilayah pantai barat selatan Aceh tercatat mendukung pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

Ketua Tim Lobbi KP3 ABAS Aceh-Jakarta, H Ramli MS, mengatakan dukungan tersebut diperoleh melalui rangkaian kunjungan dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah Aceh Barat dan Selatan.

“KP3 ABAS memastikan bahwa hampir seluruh masyarakat yang ditemui tidak ada yang menolak (lahirnya Provinsi ABAS), dan justru menyambut baik rencana pemekaran ini,” kata Ramli, Senin, 26 Oktober 2026.

Ia menyebut, sekitar 120.000 tim telah tercatat siap mengawal proses pembentukan provinsi baru tersebut. Namun, realisasi pemekaran kini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Ramli berharap Presiden Republik Indonesia beserta jajaran pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Aceh Barat Selatan. Ia menilai pemekaran tersebut diperlukan demi tercapainya keadilan dan kemajuan bersama.

KP3 ABAS Soroti Ketimpangan Pembangunan

Upaya pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan terus digenjot KP3 ABAS untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Ramli mengungkapkan, pihaknya telah mengunjungi enam kabupaten di wilayah Aceh Barat dan Selatan serta berdiskusi secara intensif dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, bupati, hingga sekretaris daerah (sekda) di masing-masing kabupaten.

Dari rangkaian pertemuan itu, seluruh pihak dan elemen masyarakat yang ditemui menyatakan sepakat serta memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran wilayah untuk mempercepat pembangunan.

Ramli menilai wilayah barat-selatan Aceh masih tertinggal jauh dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan dan bidang lainnya. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan ketimpangan keadilan dalam pembiayaan pembangunan.

Sebagai contoh, ia menyebut dana dari provinsi kerap dikembalikan ke pemerintah pusat dalam jumlah fantastis setiap tahun. Sementara itu, wilayah barat-selatan dinilai masih minim mendapatkan porsi prioritas pembangunan.

Ramli juga mencontohkan perjalanan darat menuju Kabupaten Aceh Singkil yang menurutnya sangat menyedihkan karena jarak yang jauh dan kondisi infrastruktur. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan yang ia kemukakan bahwa kabupaten-kabupaten di wilayah itu layak dimekarkan demi mewujudkan keadilan pembangunan.

Pemekaran Dinilai Penting untuk Pelayanan Publik

Dalam menjelaskan pentingnya pembentukan provinsi baru, Ramli membandingkan perkembangan wilayah Aceh dengan Provinsi Papua. Ia menyoroti Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi, dari sebelumnya hanya dua provinsi di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, luas wilayah Aceh dan waktu tempuh menuju ibu kota provinsi yang mencapai belasan jam menjadi hambatan besar bagi efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan pembangunan.