Heboh, Politisi Singapura Ancam Potong Jalur Internet Indonesia

fin.co.id - Politisi Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, menuai sorotan setelah mengunggah pernyataan yang menyinggung kemungkinan pemutusan jalur internet Indonesia yang melintasi wilayah perairan Singapura. Unggahan di akun X pada 25 Oktober 2026 itu memicu reaksi luas, terutama dari warganet Indonesia.

Calvin turut membagikan infografis yang menyebutkan sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura. Infrastruktur yang menopang konektivitas tersebut mencakup pusat data (data center), layanan komputasi awan (cloud), hingga kabel bawah laut.

Melalui akun X miliknya, Calvin menuliskan komentar singkat yang memancing kontroversi.

"Cut (potong)?" ujarnya.

Kalimat tersebut dinilai mengisyaratkan kemungkinan pemutusan jalur internet yang menghubungkan Indonesia. Namun, Calvin kemudian memberikan penegasan bahwa Singapura tidak akan mengambil tindakan semacam itu.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas banyaknya komentar warganet Indonesia yang menanggapi unggahannya.

"Kami adalah masyarakat beradab yang taat hukum. Tentu saja, kami tidak akan melakukan hal seperti ini," tulisnya.

Meski demikian, unggahan itu telanjur menjadi perbincangan di media sosial. Hingga berita ini ditulis, cuitan Calvin telah ditonton lebih dari 641.200 kali dan memperoleh 314 komentar. Mayoritas komentar berasal dari warganet Indonesia, meskipun pengguna dari sejumlah negara lain juga ikut merespons.

Sorotan terhadap Calvin muncul di tengah ketegangan pembahasan ekspor gas antara Indonesia dan Singapura. Sebelum menyinggung infrastruktur internet, ia lebih dahulu mengomentari pentingnya menghormati perjanjian.

Calvin menilai pemerintah Indonesia tidak menghargai perjanjian setelah muncul informasi mengenai pengurangan pasokan gas ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sendiri mengumumkan pengurangan pasokan gas ke negara tetangga tersebut mulai Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang menyebut pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura.

Menurut Bahlil, total ekspor gas melalui pipa dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera ke Singapura mencapai 409,55 MMBTUD. Adapun volume yang dikurangi sebesar 31 MMBTUD, atau sekitar 8 persen dari total ekspor.

Ia menegaskan, pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak. Dengan demikian, menurut pemerintah, kebijakan itu tidak melanggar komitmen perjanjian yang berlaku.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 MM(BTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (persen), dan kita baru sekitar 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak," ujarnya. *