Kerugian Karhutla Tembus Rp130 Triliun! DPR Desak Percepatan Pemulihan Lahan Pertanian

fin.co.id - Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan menembus Rp130 triliun. Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi petani, nelayan, peternak, serta masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pangan karena dampak kebakaran telah berlangsung selama lima bulan terakhir.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan rasa empati dan prihatin kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, peternak, dan stakeholder lain di bidang pangan yang sudah lima bulan terakhir ini terkena dampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Rokhmin, Rabu, 28 Oktober 2026.

Rokhmin merujuk survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai lebih dari Rp130 triliun. Menurutnya, dampak bencana tersebut tidak hanya menyentuh perekonomian, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kehidupan petani serta nelayan.

“Dampak karhutla ini luar biasa, bukan hanya aspek ekonomi yang menurut survei CELIOS mencapai lebih dari Rp130 triliun, tetapi juga dampak kesehatan, kemudian dampak terhadap saudara-saudara kita, petani, nelayan,” katanya.

DPR Ingatkan Risiko Penurunan Produksi Beras

Selain menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan, karhutla yang disertai kekeringan dan kenaikan suhu juga berisiko menekan produksi pangan. Rokhmin mengingatkan bahwa produksi beras tahun ini diperkirakan menurun dibandingkan tahun lalu.

Meski demikian, ia berharap stok beras di Bulog dan persediaan pangan lainnya masih mampu memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan distribusi berjalan baik agar pasokan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Produksi beras memang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional. Tinggal bagaimana pemerintah cara mendistribusikannya,” ujarnya.

Rokhmin juga meminta pemerintah menjaga ketersediaan komoditas pangan lain, termasuk jagung, cabai, telur, dan daging ayam. Distribusi berbagai bahan pangan tersebut perlu berjalan efektif, terutama menuju wilayah yang mengalami gangguan produksi.

Untuk menangani persoalan ini, ia menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga. Pihak yang perlu terlibat antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, serta Bappenas.

Rokhmin Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Air

Di sektor pertanian, Rokhmin mendorong pemerintah memastikan lahan yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan pasokan air. Upaya yang dapat dioptimalkan mencakup pemanenan air hujan, pemanfaatan sumber air sungai, serta penyediaan irigasi pompa agar petani tetap bisa menjalankan kegiatan budi daya.

“Kalau memang ada daerah-daerah lahan pertanian yang masih kekurangan air, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pemanenan air hujan,” katanya.

Rokhmin turut menyambut turunnya hujan di Kalimantan yang diharapkan membantu meredakan kebakaran. Namun, ia menegaskan penanganan karhutla perlu diikuti langkah pemulihan dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.