.png){kind=small}
Buntut Viral Istri Pejabat Pelesir Pakai APBD, DPR: Hapus Kegiatan Seremoni Tak Penting!
Komisi II DPR mengkritik studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo dan meminta Pemkab membuka rincian biaya serta hasil kegiatan.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Khozin meminta Pemkab Tulungagung memberikan penjelasan komprehensif yang dilengkapi dokumen pendukung. Dokumen itu, menurutnya, perlu mencakup rincian pembiayaan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan studi referensi DWP.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataan mengenai penggunaan dana iuran pribadi untuk kegiatan pelesiran tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan pemeriksaan terhadap keseluruhan agenda.
“Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Selain meminta penjelasan pemerintah kabupaten, Khozin mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Baca Juga
Ia menyebut inspektorat daerah dapat menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja sesuai kewenangannya. Menurut Khozin, evaluasi serupa juga perlu diterapkan di daerah lain agar kegiatan yang dikemas dalam agenda formal memiliki manfaat yang jelas.
“Evaluasi tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lain. Jangan sampai ada lagi kecolongan kegiatan-kegiatan piknik yang dibalut dengan agenda formal, tanpa kejelasan manfaatnya,” tutup Khozin.
