.png){kind=small}
Buntut Viral Istri Pejabat Pelesir Pakai APBD, DPR: Hapus Kegiatan Seremoni Tak Penting!
Komisi II DPR mengkritik studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo dan meminta Pemkab membuka rincian biaya serta hasil kegiatan.
fin.co.id - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung menjelaskan secara menyeluruh kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke Wonosobo, termasuk rincian pembiayaan dan dokumen pertanggungjawabannya.
Ia menilai kegiatan seremoni pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi serta dampak langsung bagi masyarakat sebaiknya dihapus, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan efisiensi anggaran.
Khozin menegaskan, setiap kegiatan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang bersifat seremoni dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan birokrasi perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan daerah.
“Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi,” kata Khozin, Kamis, 29 Oktober 2026.
Baca Juga
Kritik tersebut muncul setelah kegiatan studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo ramai mendapat perhatian publik. Berdasarkan unggahan akun dwp_kab.tulungagung, rombongan istri ASN itu menjalani kegiatan selama tiga hari, yakni 19–21 Oktober 2026.
Pada hari pertama, agenda rombongan mencakup kunjungan ke sejumlah destinasi wisata. Lokasi yang dikunjungi antara lain Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer. Rangkaian kegiatan hari itu juga mencakup gala dinner di Dipayana Cafe.
Khozin Pertanyakan Manfaat Kegiatan DWP di Tengah Efisiensi Anggaran
Khozin menilai kegiatan tersebut perlu dikaji karena berlangsung ketika sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan keuangan akibat efisiensi anggaran. Ia juga menyebut kegiatan serupa berlangsung setiap tahun, sehingga manfaat dan urgensinya perlu dijelaskan secara terbuka.
“Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus,” tutur Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini.
Ia turut menanggapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang menyebut studi referensi DWP sebagai agenda tahunan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antar-DWP kabupaten.
Baca Juga
Bagi Khozin, penjelasan tersebut perlu disertai keterangan yang lebih konkret mengenai hasil dan manfaat kegiatan. Ia mempertanyakan hubungan studi referensi keluarga pejabat dengan pelaksanaan tugas birokrasi maupun pembangunan daerah.
“Klaim ini perlu diperjelas. Apa yang didapat dari studi referensi keluarga pejabat? Apakah mendukung kerja-kerja birokrasi dan pembangunan daerah? Dan apa kegiatan silaturahmi keluarga ASN ada kebermanfaatannya untuk masyarakat setempat?” tukasnya.
Khozin mengakui silaturahmi merupakan hal penting. Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan di luar kebutuhan birokrasi semestinya tidak menggunakan anggaran negara, terutama ketika pemerintah daerah harus mengatur belanja di tengah keterbatasan keuangan.
“Seharusnya kegiatan seperti ini menggunakan dana pribadi karena di luar kebutuhan birokrat. Rp50 juta per tahun lebih baik untuk bayar gaji guru-guru honorer yang sering tertunda, atau meningkatkan fasilitas pelayanan publik,” sebut Khozin.
