Massa Geruduk Rumah Jokowi Minta Gibran Mundur dari Wapres: Anak Berulah, Bapak Tidak Jelas

fin.co.id - Kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, didatangi sekelompok massa pada Rabu, 28 Oktober 2026. Mereka membawa surat tuntutan yang meminta Jokowi mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Aksi tersebut tidak hanya menyasar kediaman Jokowi. Sebelum mendatangi rumah mantan presiden itu, massa terlebih dahulu menyambangi SMP Negeri 1 Surakarta untuk mempertanyakan status Gibran sebagai alumni sekolah tersebut. Mereka kemudian bergerak ke kantor DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Gerindra.

Di kedua kantor partai tersebut, massa meminta agar partai politik terkait mendorong proses pemakzulan Gibran melalui DPR. Rangkaian aksi itu berakhir di kediaman Jokowi dengan membawa sejumlah poster berisi sindiran, salah satunya bertuliskan "Anak Polah, Bapak Ra Nggenah (Anak Berulah, Bapak Tidak Jelas)."

Setibanya di kediaman Jokowi, rombongan tidak bisa masuk karena gerbang rumah ditutup dan dijaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Massa akhirnya sepakat menitipkan surat tuntutan kepada petugas yang berjaga.

Koordinator aksi, Bangun Sutoto, mengatakan desakan agar Gibran mundur disebut telah disuarakan oleh banyak masyarakat.

"Saat ini sudah banyak rakyat yang meminta Saudara Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri," kata koordinator aksi, Bangun Sutoto, Rabu 28 Oktober 2026.

Bangun menyoroti kontroversi persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia meminta Jokowi mengambil langkah untuk mendorong Gibran melepaskan jabatannya.

Menurut Bangun, pengunduran diri Gibran diperlukan agar persoalan tersebut tidak berlanjut ke proses pemakzulan yang dinilai dapat mempermalukan keluarga Jokowi.

"Oleh karena itu, kami meminta Bapak (Jokowi) bersedia untuk memaksa Gibran turun dari kursi wakil presiden Republik Indonesia agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri," kata Bangun.

Selain menuntut Gibran mundur, kelompok tersebut juga menyampaikan keberatan atas pernyataan Jokowi mengenai polemik ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran.

Mereka meminta Jokowi tidak lagi menyebut pihak yang mempertanyakan status ijazah keduanya sebagai bagian dari operasi politik maupun menggunakan istilah penumpang gelap.

"Janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap," kata Bangun.

Ia menegaskan dua surat yang dibawa dalam aksi tersebut ditujukan langsung kepada Jokowi. Kelompoknya berharap dokumen itu dapat diterima oleh mantan presiden tersebut, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

"Ini surat yang tentu bukan sembarang surat, maka besar harapan kami meskipun hanya di depan kediaman beliau, kami bisa menyerahkan secara langsung atau paling tidak dengan salah satu staf beliau atau dengan Paspamres," kata Bangun.

Polemik Ijazah Gibran Bergulir hingga DPR