DSI Tegaskan Tak Cari Untung dari Perantara Ekspor SDA Strategis

fin.co.id – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan tidak berorientasi mencari keuntungan komersial dalam menjalankan perannya sebagai perantara ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Perusahaan tersebut justru diarahkan untuk memperkuat keamanan data, transparansi transaksi, serta menjaga kepercayaan pasar internasional.

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 6 November 2026.

Luke menjelaskan, keterlibatan DSI dalam mekanisme ekspor tidak akan mengubah hubungan bisnis antara eksportir dan pembeli. Kesepakatan komersial maupun kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak tanpa campur tangan DSI dalam operasional perdagangan.

"Perhubungan antara perjanjian komersial dan kemampuan pembayaran masih tetap di antara penjual dan pembeli. Kita tidak mengambil kelebihan barang dan tidak terlibat di operasi komersial," jelas Luke.

Ia mengatakan, fokus perusahaan adalah membangun sistem yang mampu memberikan jaminan keamanan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data ekspor tiga komoditas SDA strategis akan dipusatkan melalui PT DSI. Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan layanan kepabeanan dan cukai melalui platform CEISA.

Menurut Luke, keamanan informasi menjadi salah satu aspek utama yang sedang dipersiapkan agar mekanisme baru tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan dunia usaha dan kepentingan perdagangan nasional.

"Prioritas bagi kami adalah keamanan data dan juga kepercayaan. Dan jadi, kami sedang bekerja menuju ke sana," ucapnya.

Ia menambahkan, keberlangsungan ekspor dan kepastian aktivitas bisnis harus tetap menjadi perhatian dalam penerapan sistem tersebut. Desain mekanisme yang tepat dinilai akan menentukan tingkat kepercayaan pasar terhadap tata kelola ekspor Indonesia.

"Ini adalah tentang memprioritaskan ketentuan bisnis, kelanjutan ekspor, dan kepercayaan pasar yang tergantung pada desain dan pekerjaan," tegasnya.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut mekanisme tersebut dengan memberikan sejumlah perhatian, khususnya terkait keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menilai transparansi menjadi faktor penting agar keterlibatan PT DSI dapat memastikan proses perdagangan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan maupun aktivitas ekspor ilegal.

"Saya setuju ini untuk memastikan lagi bahwa memang kita transaksinya dengan benar. Tidak terjadi fraud, tidak terjadi ilegal," ucapnya.

Bianca Khairunnisa/Disway