UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Ini Aturan Baru yang Wajib Diketahui Pekerja

fin.co.id - Sebanyak 313 pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kini dapat dipelajari masyarakat setelah pemerintah resmi menerbitkan dokumen regulasi tersebut.

Pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja bisa membaca dan mengunduh naskah lengkapnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen UU tersebut merupakan hak masyarakat. Ketersediaan naskah resmi juga penting agar seluruh pihak dapat memahami langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli, Senin, 9 November 2026.

Yassierli juga menekankan, bahwa pemahaman terhadap regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur 23 Bab dan 313 Pasal

UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 23 bab yang mencakup berbagai aspek perlindungan tenaga kerja. Pengaturannya dimulai dari ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, hingga kesempatan serta perlakuan yang sama dalam dunia kerja.

Regulasi tersebut juga mencakup perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.

Pada aspek hubungan kerja, UU ini mengatur hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Disahkan Prabowo pada 28 Oktober 2026

Sebelum resmi menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, regulasi tersebut diundangkan dan mulai berlaku.

UU tersebut juga mengatur keberlanjutan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua aturan pelaksanaan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.