Rp14,69 Miliar Uang Negara untuk Kontrak Influencer Raffi Ahmad, ICW Bongkar Borok Belanja Dua Kementerian di Tengah Efisiensi

Menurut ICW, pengadaan jasa pihak ketiga semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, termasuk target, manfaat, dan hasil yang dapat diukur.

ICW juga menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar.

Organisasi tersebut mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.

Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat tidak mempunyai dasar untuk menilai apakah uang negara tersebut benar-benar memberikan manfaat atau sekadar menjadi pengeluaran mahal untuk mendatangkan popularitas.

Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah ke Perusahaan Tertentu

ICW juga menemukan persoalan pada spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan.

Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.

Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Kondisi ini dipersoalkan karena spesifikasi pengadaan yang sejak awal menyebut kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara.

Dengan kata lain, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan berlangsung sehat apabila spesifikasi pengadaannya sudah mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan kewajaran penetapan harga dalam sejumlah paket.

Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar untuk masing-masing paket.

Kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak.

Publik berhak mengetahui bagaimana harga belasan hingga ratusan juta rupiah untuk satu bentuk layanan promosi ditentukan.