Rp14,69 Miliar Uang Negara untuk Kontrak Influencer Raffi Ahmad, ICW Bongkar Borok Belanja Dua Kementerian di Tengah Efisiensi

Uang Pajak Jangan Dijadikan Mesin Pencitraan Kekuasaan

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah potensi penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer.

ICW mengingatkan bahwa belanja jasa influencer tidak boleh berubah menjadi sarana promosi atau propaganda kekuasaan.

Uang pajak semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar membeli popularitas melalui figur publik.

ICW turut menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.

Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.

Bagi ICW, popularitas seorang figur publik tidak otomatis menjamin kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik seharusnya dibangun melalui kinerja, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan transparansi penggunaan anggaran. Bukan dengan mengandalkan jasa promosi berbayar menggunakan uang negara.

Raffi Ahmad Jadi Utusan Presiden, Perusahaan Terkait Justru Dapat Kontrak Pemerintah

Sorotan paling sensitif dari temuan ICW berkaitan dengan potensi konflik kepentingan.

ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Sebelum 2024, perusahaan tersebut disebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.

Kemudian, pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Di sisi lain, struktur kepemilikan perusahaan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan Raffi Ahmad.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.