Anggota DPR Sebut HMP Tak Lagi Relevan jika Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres

fin.co.id - Nasib usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI berpotensi berubah apabila kabar pengunduran dirinya benar-benar telah resmi.

Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai, jika Gibran secara resmi menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden, proses HMP yang telah diajukan oleh 120 legislator tidak lagi memiliki relevansi untuk dilanjutkan.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong.

“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.

Dalam ketentuan tersebut, MPR akan memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.

Khozin juga menjelaskan, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Aturan mengenai tahapan tersebut juga tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.

Khozin menyampaikan pandangannya setelah mendengar kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Dia menyatakan menghormati apabila informasi tersebut benar adanya.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.

Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa hingga Kamis, 12 November 2026, proses pengajuan HMP di DPR masih terus berjalan.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.

Di luar persoalan HMP, Khozin menyebut polemik yang menyeret nama Gibran juga akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul dalam polemik tersebut dapat dijadikan masukan untuk menyempurnakan regulasi pemilu.