Dasco Sebut Pengunduran Diri Gibran Sudah Dipertimbangkan Matang, Harapkan Kebaikan bagi Negara

fin.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk melepas jabatan Wakil Presiden telah melalui berbagai pertimbangan. Ia berharap, langkah politik tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan bangsa dan negara.

Dasco menegaskan, pimpinan DPR menghargai keputusan yang diambil Gibran terkait pengunduran dirinya dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

"Kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden," kata Dasco kepada wartawan dikutip, Jumat, 13 November 2026.

Ia juga berharap keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru, melainkan telah melewati perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

"Dan tentunya kami berharap bahwa langkah yang diambil, wapres tersebut, adalah memang hal yang sudah diperhitungkan matang dan tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, Gibran telah mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan tujuan kedatangannya sekaligus menyerahkan dokumen resmi terkait pengunduran dirinya dari jabatan yang saat ini diemban.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Muzani turut menjelaskan bahwa surat dengan maksud serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti dokumen pengunduran dirinya tersebut.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut," terangnya.

Lebih lanjut, Muzani memaparkan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila posisi tersebut mengalami kekosongan. Dalam ketentuan tersebut, MPR diberikan batas waktu maksimal 60 hari untuk menetapkan pengganti Wakil Presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kandidat Wakil Presiden kepada MPR dalam jangka waktu 14 hari. Perhitungan waktu tersebut dimulai setelah MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden mengenai permintaan pengajuan calon pengganti.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden," tutur Muzani.

Dengan adanya ketentuan tersebut, proses pengisian posisi Wakil Presiden selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah diatur dalam konstitusi. MPR dan Presiden memiliki peran masing-masing dalam memastikan mekanisme pergantian jabatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.