PKB Tegaskan Tak Pernah Bahas Pengusulan Cak Imin Jadi Pengganti Gibran

fin.co.id - PKB memastikan tidak memiliki agenda untuk mengajukan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai tersebut justru ingin polemik ijazah segera diselesaikan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa lebih cepat menjalankan program kerakyatan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Jumat, 13 November 2026. Ia membantah adanya pembicaraan internal partai mengenai pencalonan Muhaimin untuk mengisi posisi wakil presiden.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan,” kata Khozin.

PKB Sebut Tak Pernah Pikirkan Nama Pengganti Gibran

Khozin menjelaskan, sikap PKB sejak awal bertumpu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan tersebut menjadi landasan partai dalam menentukan langkah politik di parlemen sekaligus mendorong penyelesaian polemik ijazah.

Ia menegaskan, pembahasan PKB sejak munculnya persoalan tersebut tidak pernah mengarah pada pencarian sosok pengganti Gibran. Hal itu berlaku sejak isu hak angket, hak menyatakan pendapat, hingga munculnya peristiwa pengunduran diri Gibran.

“Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujarnya.

Menurut Khozin, urusan penentuan calon wakil presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kewenangan tersebut, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

PKB Minta Polemik Segera Berakhir dan Fokus pada Asta Cita

Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan posisi wakil presiden setelah muncul isu pengunduran diri Gibran. Dengan begitu, polemik yang berkembang dapat segera diselesaikan.

Di sisi lain, PKB menyatakan akan memusatkan perhatian pada dukungan terhadap percepatan pelaksanaan Asta Cita selama sisa tiga tahun pemerintahan Prabowo.

“Pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB fokus pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.