Legislator Golkar Soroti Kesenjangan Fasilitas Digital Madrasah dan Sekolah Umum

fin.co.id - Pemerataan teknologi pendidikan masih menghadapi persoalan ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Salah satu perbedaannya terlihat dari ketersediaan papan interaktif digital.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, ketersediaan papan interaktif digital belum menjangkau madrasah secara merata, sementara sejumlah sekolah umum telah memiliki fasilitas serupa.

Hetifah meminta pemerintah memastikan percepatan transformasi digital tidak hanya menguntungkan lembaga pendidikan tertentu. Menurutnya, seluruh peserta didik berhak memperoleh fasilitas dan layanan pendidikan yang setara tanpa dibedakan berdasarkan jenis sekolah maupun lokasi.

“Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah, dikutip Minggu, 15 November 2026.

Hetifah Soroti Kesenjangan Papan Interaktif Digital di Madrasah

Hetifah menilai ketimpangan pendidikan masih terlihat dalam beberapa aspek. Perbedaan fasilitas terjadi antara sekolah negeri dan swasta, lembaga pendidikan di perkotaan dan daerah terpencil, serta sekolah umum dan institusi pendidikan keagamaan.

Menurutnya, kesenjangan tersebut semakin terlihat seiring percepatan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Ketersediaan papan interaktif digital menjadi salah satu contoh persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkap Hetifah.

Ia menilai kondisi itu memperlihatkan perlunya pemerataan fasilitas pembelajaran digital. Madrasah juga membutuhkan dukungan teknologi agar peserta didiknya dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran modern.

Karena itu, pengadaan fasilitas pendidikan harus menjangkau seluruh lembaga, termasuk institusi pendidikan keagamaan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan secara proporsional, bukan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas di sekolah umum.

Hetifah menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah harus memastikan setiap satuan pendidikan memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Transformasi Digital Harus Berlandaskan Prinsip Keadilan

Hetifah menekankan bahwa transformasi digital pendidikan harus berjalan dengan prinsip keadilan. Setiap peserta didik harus memiliki kesempatan belajar yang setara, baik mereka bersekolah di lembaga pendidikan umum maupun madrasah.

Perbedaan status satuan pendidikan, menurutnya, tidak seharusnya membuat kesenjangan fasilitas pembelajaran semakin lebar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pemerataan teknologi, terutama bagi sekolah dan madrasah yang belum mendapatkan dukungan memadai.

Penyediaan teknologi pembelajaran juga perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Dengan begitu, manfaat transformasi digital tidak hanya dirasakan lembaga pendidikan yang sudah memiliki fasilitas lengkap, tetapi juga satuan pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.