Politik . 16/11/2026, 15:49 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, adanya usulan dari sejumlah fraksi untuk mengubah jadwal Sidang Paripurna MPR RI terkait pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 diusulkan mundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Kenapa?
Habiburokhman mengatakan, usulan perubahan jadwal tersebut berpeluang dibicarakan dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026.
"Informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan Rapim dan Ragab. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir," kata Habiburokhman kepada wartawan di DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, salah satu alasan yang melatarbelakangi usulan penundaan adalah padatnya agenda kedewanan di lingkungan DPR maupun DPD. Sejumlah kegiatan, seperti rapat komisi dan kunjungan kerja, dinilai berpotensi berbenturan dengan jadwal sidang paripurna MPR.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," imbuhnya.
Di samping persoalan jadwal, Habiburokhman turut menyoroti pentingnya memulai tahapan verifikasi calon Wakil Presiden lebih awal. Pasalnya, tim verifikasi hanya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap kandidat yang diajukan.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat penugasan dari Partai Gerindra untuk menjadi salah satu anggota tim verifikasi. Menurutnya, persiapan sejak dini diperlukan agar pemeriksaan terhadap dokumen calon tidak mengalami hambatan teknis.
Saat ditanya mengenai peluang dirinya menduduki posisi Ketua Tim Verifikasi, ia menyebut penunjukan tersebut masih harus menunggu keputusan masing-masing partai politik.
Habiburokhman menyampaikan bahwa Gerindra berpeluang mengusulkan dirinya sebagai ketua tim. Meski demikian, partai politik lainnya juga mempunyai hak untuk mengajukan nama kandidat.
Ia menjelaskan, berdasarkan tata tertib MPR, jabatan Ketua Tim Verifikasi tidak harus diisi oleh unsur pimpinan MPR. Ketentuan tersebut berbeda dengan pembentukan panitia ad hoc yang mensyaratkan pimpinan MPR sebagai ketuanya.
Habiburokhman juga berpandangan bahwa anggota Komisi III DPR RI memiliki kapasitas untuk memimpin tim verifikasi karena berkaitan dengan pemahaman hukum dan proses pemeriksaan dokumen.
"Kalau Gerindra mengajukan saya, ya, tapi nanti partai-partai lain kan juga akan mengajukan. Ketua tim verifikasi. Karena di tatib MPR, tim verifikasi tidak harus diketuai oleh pimpinan MPR," pungkasnya.
Sebelumnya, MPR RI telah menetapkan jadwal pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara MPR RI dan DPD RI yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026.
"Pelaksaan paripurna MPR mengisi jabatan kekosongan Wapres, yakni pemilihan pelantikan dan pengesahan cawapres terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media