Politik . 17/11/2026, 16:16 WIB

Yusril: Presiden Belum Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR

Penulis : Esnoe Faqih Wardhana  |  Editor : Esnoe Faqih Wardhana

fin.co.id - Hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden kepada MPR. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyusul kesepakatan pengunduran jadwal pemilihan Wapres dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril, Selasa, 17 November 2026.

Belum masuknya nama kandidat tersebut berkaitan dengan tahapan formal pencalonan yang harus dilalui Presiden. Selain itu, agenda kenegaraan Prabowo di luar negeri juga membuat waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung menjadi terbatas.

Yusril menerangkan, ketentuan Pasal UUD 1945, Undang=Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR mengharuskan Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan.

Agenda Presiden di Luar Negeri

Jika pemungutan suara tetap berlangsung pada jadwal awal, yakni 2 Desember, batas akhir penyerahan nama kandidat jatuh pada 18 November. Sementara itu, Prabowo sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila dan akan melanjutkan agenda ke KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11).

Kondisi tersebut membuat Prabowo belum memiliki waktu yang cukup untuk terlebih dahulu membahas pencalonan dengan partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.

Yusril juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan sejumlah partai politik memang telah berlangsung di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya. Namun, pertemuan itu belum memenuhi tahapan rapat resmi bersama partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.

Mekanisme Pengusulan Calon Wapres dan Kewenangan Presiden

Selain mengatur tenggat waktu, UU MD3 juga menetapkan mekanisme pengusulan kandidat. Yusril menegaskan bahwa bakal calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu partai politik atau gabungan tujuh partai politik yang menjadi pengusung pada Pilpres 2024.

Menurutnya, seluruh prosedur formal tersebut harus dijalankan secara cermat. Langkah ini diperlukan untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur dalam proses pencalonan.

Di tengah belum adanya nama resmi yang disampaikan kepada MPR, sejumlah figur mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Wakil Presiden. Salah satu nama yang mencuat di tengah masyarakat adalah Sufmi Dasco Ahmad.

Yusril menilai kemunculan berbagai nama tersebut merupakan dinamika demokrasi yang berlangsung secara informal. Adapun penentuan dua kandidat yang akan diajukan ke parlemen sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com