Politik . 19/11/2026, 21:34 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan regulasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani. Keputusan diambil setelah seluruh peserta sidang menyatakan persetujuan terhadap rancangan aturan yang telah melalui proses pembahasan panjang tersebut.
Sebelum mengetuk pengesahan, Puan meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna.
"Apakah RUU tentang Peramapasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Pengesahan tersebut terealisasi lebih awal dibandingkan jadwal penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026. DPR berhasil merampungkan pembahasan sekitar satu bulan sebelum tenggat waktu tersebut.
Puan menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian pada 19 November merupakan percepatan dari target yang telah direncanakan sebelumnya.
"Alhamdulillah bahwa dalam perjalanannya walaupun harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember 2026. Namun hari ini tanggal 19 November, artinya satu bulan lebih ya, satu bulan lebih empat hari ya. Ya, belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, dengan Insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa percepatan pengesahan bukan dilakukan secara mendadak untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Berdasarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses panjang selama kurang lebih 18 tahun sehingga penyelesaiannya dinilai perlu segera dilakukan.
Ia juga memaparkan sejumlah tahapan yang telah ditempuh DPR selama proses penyusunan undang-undang. Di antaranya pelaksanaan 87 kali kegiatan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation, serta kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai, dan namun dalam perjalanannya sudah melakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya," tuturnya.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media