Politik . 19/11/2026, 20:18 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Mekanisme pemilihan hingga pelantikan Wakil Presiden (Wapres) menjadi bagian dari materi yang mulai dirumuskan Panitia Ad Hoc MPR RI. Tim tersebut juga membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR tentang pengangkatan Wapres untuk mengatur proses pengisian jabatan yang saat ini mengalami kekosongan.
Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, timnya telah menggelar rapat perdana di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tersebut masih berupa diskusi awal dan sempat diwarnai perdebatan di antara anggota.
Seperti diketahui, Panitia Ad Hoc diketuai Benny K Harman. Untuk posisi Wakil Ketua dijabat Agun Gunandjar dan Abidin Fikri sebagai Sekretaris.
Bambang menjelaskan, pembahasan tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Panitia Ad Hoc akan menggelar rapat secara berkelanjutan agar seluruh materi dapat dirampungkan sesuai tenggat.
"Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua," kata Bambang Pacul.
Salah satu materi yang muncul dalam diskusi perdana berkaitan dengan pilihan metode pemungutan suara. Panitia membahas sejumlah kemungkinan, mulai dari mencoblos, mencontreng, hingga menggunakan cap jempol sebagai tanda pilihan.
Namun, seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan. Bambang mengatakan, tim akan merumuskan mekanisme pemungutan suara itu dalam rapat-rapat berikutnya.
Panitia Ad Hoc juga harus menyelesaikan seluruh persiapannya paling lambat sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, pembahasan rancangan TAP dan mekanisme pemilihan maupun pelantikan Wapres harus tuntas sebelum agenda tersebut berlangsung.
Bambang menegaskan, setiap rumusan yang disusun harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Para anggota MPR RI yang mengikuti diskusi juga menyampaikan argumentasi masing-masing dengan berlandaskan konstitusi.
"Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi," katanya.
Pembahasan Panitia Ad Hoc tersebut berkaitan dengan perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan Wapres. Sebelumnya, agenda itu dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, tetapi kemudian diundur menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani sebelumnya mengungkapkan bahwa perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat. Selain itu, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung guna memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media