Ekonomi . 20/11/2026, 23:09 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat transparansi dan sistem pengawasan pasar modal guna memastikan proses reformasi berjalan sesuai ketentuan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyesuaian metode surveillance serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan bahwa pihaknya secara berkelanjutan mengevaluasi dan menyesuaikan metodologi maupun pendekatan pengawasan untuk mendeteksi potensi pelanggaran di pasar modal.
Ia menjelaskan, apabila ditemukan indikasi praktik manipulasi perdagangan saham, BEI akan melakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu dengan berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kalau bursa mengindikasikan adanya upaya manipulasi di pasar, yang dilakukan oleh bursa adalah melakukan investigasi di internal bursa berkoordinasi dengan OJK dan seterusnya sampai dengan pemberian sanksi," tutur Jeffrey kepada wartawan di kantor BEI, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Jeffrey menambahkan, setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh investor maupun pihak lain di lingkungan bursa, proses investigasi lanjutan hingga penjatuhan sanksi akan menjadi kewenangan OJK.
"Apabila ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh investor atau pihak bursa, maka bursa akan menyerahkan investigasi lebih lanjut dan pemberian sanksi kepada OJK. Jadi keseluruhan itu adalah upaya kami untuk mencegah tindakan lebih lanjut," tegas Jeffrey.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai proses investigasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar. Dengan adanya pengumuman resmi, investor diharapkan memahami bahwa BEI tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran.
"Dengan pengumuman itu tentu kita harapkan pasar, investor akan mengikuti, bahwa bursa sedang melakukan investigasi," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, BEI sebelumnya telah mengambil kebijakan mengecualikan 81 saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) dari penghitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda pembenahan informasi kepemilikan saham publik atau free float, sekaligus memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. Melalui langkah ini, komposisi IHSG diharapkan semakin mencerminkan saham-saham yang memiliki tingkat free float sesuai dengan persyaratan indeks.
Selain kebijakan tersebut, BEI juga telah menetapkan perubahan pada mekanisme Komite HSC. Salah satu penyesuaiannya adalah penghentian penggunaan metodologi sebelumnya yang menerapkan ambang batas (threshold) saham dengan nilai di atas Rp5 triliun.
BEI juga tidak lagi memasukkan indikator price impact ratio dalam metodologi tersebut. Perubahan ini menjadi bagian dari penyempurnaan sistem pengawasan dan evaluasi guna menciptakan pasar modal yang lebih transparan, kredibel, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi investor.
Bianca Khairunnisa/Disway
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media