Nasional . 20/11/2026, 23:56 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menilai aktivitas pihak luar yang membuka lahan menggunakan alat berat justru menjadi salah satu pemicu kerusakan hutan. Sebaliknya, masyarakat adat tidak merusak lingkungan, karena menjalankan kehidupan dengan mengambil hasil alam sebatas kebutuhan.
Pandangan tersebut disampaikan La Tinro saat mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mencontohkan pembukaan lahan menggunakan buldoser untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit maupun tanaman lainnya. Menurutnya, aktivitas seperti itu justru perlu dilihat ketika membahas pihak yang menyebabkan kerusakan hutan.
"Pak Ketua, masyarakat adat itu tidak merusak hutan sebetulnya, yang merusak hutan adalah yang datang ini. Dia bawa buldozer, mau nanam sawit, mau nanam apa, kan," ujar La Tinro dalam rapat Panja tersebut.
La Tinro juga menyinggung bahwa selama ini tidak terdengar masyarakat adat melakukan penambangan batu bara. Ia bahkan menyampaikan kelakar mengenai hal tersebut, meski di tengah dinamika atau istilah yang terdengar mirip dengan kata batu bara.
Ia berpandangan, pola hidup masyarakat adat selama ini berjalan selaras dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka memanfaatkan alam secara wajar dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan.
La Tinro kemudian mengibaratkan pandangan lama tentang penjagaan alam. Dalam pandangan tersebut, hewan tidak merusak hutan, sedangkan kerusakan justru terjadi ketika manusia menebang dan membakar kawasan hutan.
Atas dasar itu, ia menyatakan sepakat bahwa masyarakat adat pada dasarnya tidak merusak lingkungan tempat mereka hidup.
"Jadi kalau masyarakat adat itu tidak merusak. Dia makan sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan gitu. Jadi, saya setuju itu bahwa pernyataan bahwa masyarakat adat itu tidak merusak lingkungannya," tegasnya.
Pada bagian akhir penyampaiannya, La Tinro turut menyinggung cara masyarakat adat memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya secara wajar, seperti umbi-umbian.
Setelah La Tinro menyampaikan pandangannya dan mendapat izin Ketua Baleg, rapat berlanjut dengan penyampaian pendapat dari anggota lainnya. Pembahasan juga menyentuh aspek judul dan kerangka hukum dalam RUU tentang Masyarakat Adat agar substansi regulasi tetap fokus dan jelas mengatur masyarakat adat.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media