Nasional . 20/11/2026, 22:15 WIB

Kerugian Akibat Truk ODOL Capai Rp43 Triliun per Tahun! Infrastruktur Jalan Jadi Cepat Rusak

Penulis : Esnoe Faqih Wardhana  |  Editor : Esnoe Faqih Wardhana

fin.co.id - Kerugian akibat kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) mencapai Rp43 triliun setiap tahun. Besarnya kerugian tersebut berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang lebih cepat sehingga membutuhkan biaya preservasi dan pemeliharaan lebih tinggi.

Pelaksana tugas Direktur Preservasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Javid Hurriyanto menyebut angka kerugian itu berdasarkan hasil penelitian. Pemerintah kini membahas revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk rencana pengaturan dana preservasi untuk pemulihan infrastruktur.

"Ini cukup fantastis memang angka itu. Kemudian memang sekarang sedang disusun untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di sana akan ada namanya dana preservasi. Ini sedang dibahas dengan Komisi V DPR. Nanti di sana ada biaya-biaya yang kemungkinan nanti mudah-mudahan disepakati. Kita dari Kementerian PU mengusulkan supaya dana preservasi itu bisa mengakomodir untuk biaya pemulihan infrastruktur," kata Javid.

Menteri PU Dody Hanggodo menilai penindakan terhadap kendaraan ODOL melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dapat membantu meningkatkan kemantapan jalan nasional maupun jalan tol.

Penindakan ODOL Diharapkan Tekan Biaya Perawatan Jalan

Dody menjelaskan, kendaraan ODOL mempercepat penurunan kondisi jalan sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya preservasi yang besar. Apabila aturan penindakan terhadap pelanggaran ODOL masuk dalam revisi UU LLAJ, umur layanan jalan nasional dan jalan tol diharapkan meningkat.

"ODOL itu sebetulnya mempercepat penurunan kemantapan jalan nasional kita termasuk juga jalan tol. Pastilah kalau kemudian RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang LLAJ itu mengatur masalah kendaraan ODOL, sudah pasti bahwa lifetime daripada jalan nasional kita maupun jalan tol kita juga pasti akan meningkat, sudah pasti itu," ujar Dody di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Menurutnya, anggaran yang selama ini terserap untuk memperbaiki kerusakan akibat kendaraan ODOL dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan irigasi dan sekolah sebagai sektor yang bisa memperoleh manfaat dari pengalihan anggaran tersebut.

"Sehingga kemudian biaya preservasi kita yang cukup lumayan besar, apakah itu jalan tol maupun jalan nasional, bisa kita alihkan kepada tempat-tempat lain yang membutuhkan misalnya untuk irigasi ataupun membangun sekolah dan seterusnya," katanya.

Daya Rusak ODOL Percepat Kerusakan Jalan dan Jembatan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menjelaskan, kendaraan ODOL memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap infrastruktur jalan. Berdasarkan rumus yang disampaikan, tingkat kerusakan yang ditimbulkan kendaraan tersebut berpangkat empat.

"Dalam hal jalan tol kalau dari rumus yang tadi disampaikan, daya rusaknya kendaraan ODOL ini memang pangkat empat. Artinya sangat mempengaruhi dari umur rencana jalan maupun jembatan," katanya.

Ia mengatakan, dampak kendaraan ODOL juga menyulitkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Kondisi jalan yang lebih cepat rusak membuat kebutuhan biaya preservasi atau pemeliharaan meningkat.

"Yang seharusnya bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tetapi ini rusaknya terjadi lebih dini seperti itu," ujarnya.

Ni Komang menambahkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur deregulasi dan harmonisasi aturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan ODOL.

Sementara itu, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ masih dalam proses pembahasan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw juga menegaskan penanganan kendaraan ODOL harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional angkutan barang. Menurutnya, tanggung jawab atas pelanggaran tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pemilik kendaraan dan pemilik barang.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com